NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membahas penguatan kerja sama kehutanan mulai dari pengakuan pasar bagi produk kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, hingga pengelolaan gambut dan mangrove dengan Pemerintah Republik Kongo.
“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” kata Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut dikemukakan pada pertemuan bilateral Wamenhut Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) pada Selasa (10/11).
Menurut Wamenhut Rohmat, pembahasan berfokus pada Broader Market Recognition Coalition (BMRC), koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia. Koalisi ini mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan setiap negara produsen.
"Suara bersama di dalam koalisi akan mendorong pasar konsumen internasional mengurangi hambatan non-tarif, sehingga produk hutan lestari yang telah terverifikasi memperoleh akses pasar yang setara," ucapnya.
