NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengingatkan bahwa ancaman Super El Niño pada 2026 berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap ketahanan pangan, energi, stabilitas ekonomi, hingga geopolitik global. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat kesiapan nasional sekaligus meningkatkan peran dalam diplomasi iklim internasional.

Menurut Eddy, kekeringan akibat El Niño dapat menurunkan produksi pangan, mengganggu pembangkit listrik tenaga air, menghambat distribusi energi, serta meningkatkan harga komoditas. Dampaknya bahkan dapat meluas menjadi krisis pangan dan migrasi penduduk di berbagai kawasan.

"Perubahan iklim sudah menjadi persoalan ketahanan nasional. Kita harus memastikan kesiapan sektor pangan, energi, dan infrastruktur dalam menghadapi risiko iklim yang semakin besar. Cadangan beras pemerintah yang mencapai 4,5 juta ton merupakan modal penting, tetapi harus diikuti penguatan produksi dan distribusi pangan," ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Hal tersebut disampaikan Eddy dalam Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 bertajuk "S.O.S Super El Niño Is Coming! Bracing for the Most Dangerous El Niño to Date and Why No Country Is Ready for This Climate Crisis" di Jakarta.

Eddy menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam diplomasi iklim global. Dengan potensi energi terbarukan mencapai 3.687 GW, kapasitas penyimpanan karbon hampir 600 gigaton, serta kekayaan mangrove dan mineral kritis, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemain penting dalam transisi energi dunia.

"Perubahan iklim tetap menjadi ruang kerja sama internasional di tengah rivalitas geopolitik. Indonesia dapat memainkan peran sebagai middle power yang menjembatani kepentingan Global North dan Global South sekaligus menawarkan kerja sama konkret di bidang energi terbarukan, CCS, dan ekonomi karbon," jelasnya

Eddy juga menekankan pentingnya mempercepat implementasi agenda transisi energi nasional, termasuk RUPTL 2025-2034 dan program PLTS 100 GW. Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah memastikan komitmen dan minat investasi benar-benar diwujudkan menjadi proyek yang beroperasi.

Dalam diplomasi parlemen yang dijalankannya melalui London Climate Action Week dan Climate Week NYC 2026, Eddy mendorong pendanaan internasional untuk program PLTS 100 GW. Hasilnya, sebanyak 8 hingga 9 lembaga keuangan telah mengidentifikasi potensi pembiayaan proyek energi terbarukan senilai USD 1 miliar atau sekitar 1,2 GW.

"Keberhasilan transisi energi harus diukur dari proyek yang selesai tepat waktu, tersambung ke jaringan listrik, dan menghasilkan listrik. Karena itu, kepastian regulasi, percepatan perizinan, dan penyelesaian PPA menjadi kunci untuk mengubah minat investor menjadi investasi nyata," tegasnya.

Lebih lanjut, Eddy menyambut masuknya RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (PPIB) dalam Prolegnas sebagai langkah penting memperkuat fondasi hukum kebijakan iklim Indonesia. Ia menekankan agar regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mitigasi, adaptasi, loss and damage, pendanaan iklim, serta nilai ekonomi karbon.

Menurutnya, RUU PPIB juga perlu memberikan kepastian kelembagaan, menetapkan kewajiban pengurangan emisi secara bertahap dan terukur, serta menjamin perlindungan bagi masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim.

"Regulasi perubahan iklim harus mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha, mendorong investasi hijau, dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Partisipasi dunia usaha, akademisi, masyarakat adat, dan komunitas terdampak juga harus menjadi bagian penting dalam proses penyusunannya," pungkas Eddy.