NADIKABAR.COM — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto dan MPR. Apa tahapan yang terjadi selanjutnya?

Gibran awalnya menemui Prabowo di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/11/2026) pagi. Setelah itu, Gibran menuju Gedung MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Gibran kemudian menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran juga meminta surat itu segera diproses.

Muzani mengatakan MPR akan mengirim surat ke Prabowo untuk menyetorkan dua nama calon Wapres baru. Dia menyebut dua nama harus diserahkan Prabowo ke MPR paling lama 14 hari.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Setelahnya, MPR baru akan melakukan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres. Berikut mekanismenya:

- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 46 ayat 1 UU MD3)

- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)

- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)

- Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)

- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)

- Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)

- Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)

- MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).