NADIKABAR.COM — Mahkamah Agung (MA) akhirnya merilis salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini sudah diketok pada 30 Oktober 2026 lalu.
Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, Subhan mengajukan kasasi. Hasilnya ialah gugatan dikabulkan oleh MA.
Sebelas hari setelah putusan diketok, salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dirilis pada hari ini, Selasa (10/11/2026).
Berikut lengkap putusan MA terkait perkara tersebut:
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:
H.M. SUBHAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta;Pemohon Kasasi;
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, domisili elektronik bantuan.hukum@kemdikbud.go.id;Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ravii, S.H., M.M., Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002/C/HK/10/2026, tanggal 14 April 2026;Termohon Kasasi;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;- Kedaluwarsa gugatan;- Kepentingan menggugat (legal standing);- Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2026, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2026, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2026 dan diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Agustus 2026;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
