Ia menjelaskan selama ini peningkatan kapasitas anggota BPD baru menjangkau sekitar 18 persen akibat keterbatasan fasilitas pelatihan dan anggaran, sehingga sekolah tersebut diharapkan memperluas akses pembelajaran bagi anggota BPD.
"Penyusunan buku induknya dan regulasi-regulasinya itu dalam lima hari. Tanggal 25 ini akan launching secara nasional. Kita akan bikin dulu pilot project di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sampai Papua," ujarnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Sekolah BPD Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota BPD mengenai fungsi kelembagaan, etika pemerintahan, serta hubungan kerja dengan kepala desa, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
