"Menurut saya, ini penting ya soal penegakan hukum supaya polisi tidak terkontaminasi dengan segala analisis, pendapat, kemudian tekanan-tekanan ya yang beredar di luar untuk menggiring kepolisian melakukan tindakan yang bisa misleading, ya," ucap dia.
Sugeng meminta proses penegakan hukum dilakukan secara akuntabilitas dan transparan. Dia meminta penyidik berhati-hati dalam menerapkan pasal, terutama soal dugaan makar.
"Soal pasal makar menurut saya polisi harus hati-hati. Karena menurut pendapat yang saya dengar dari Dr. Khairul Huda, sangat sulit dikenakan pasal makar di sini, ya. Makar itu kan untuk membunuh presiden, ya, atau menggulingkan kekuasaan pemerintahan. Ini persiapan ke arah sana ataupun kondisi-kondisi ke arah sana kan belum terpenuhi. Polisi harus murni penegakan hukum di sini," ungkapnya.
Selain itu, Sugeng mengingatkan penyidik untuk memenuhi hak tersangka. Dia mengajak semua pihak menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum dengan cara proses hukum yang profesional, akuntabel, dan transparan.
"Bersamaan dengan itu, saya berharap Penyidik Dir Cyber yaitu Brigjen Suhermanto bisa memberikan hak-hak kepada tersangka untuk secara penuh, ya, mereka bisa memberikan pembelaan diri. Menyediakan advokat, ya, yang diminta oleh tersangka. Kemudian tersangka juga berhak untuk dikunjungi," tuturnya.
