NADIKABAR.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyoroti nasib para kader Posyandu yang masih menghadapi keterbatasan insentif dan fasilitas kerja. Bahkan, sejumlah kader harus menggunakan uang pribadi untuk membeli kebutuhan operasional, seperti baterai timbangan digital.
Keluhan tersebut disampaikan para kader saat Iqbal mengunjungi Posyandu Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Selasa (1/9/2026). Iqbal mengaku bertemu dengan seorang kader yang telah mengabdi selama 43 tahun untuk melayani kesehatan masyarakat.
"Tadi saya ketemu dengan yang sudah 43 tahun jadi kader untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dulu bahkan belum digaji mereka. Baru-baru saja mereka ini ada penghasilan per bulan Rp 150 ribu, ada juga yang Rp 100 ribu," ujar Iqbal usai bertemu Kader Posyandu di Desa Sesaot, Selasa (1/9/2026).
Menurut Iqbal, pengabdian para kader posyandu ini merupakan gambaran nyata dari semangat kerelawanan masyarakat Indonesia dalam menjaga sektor vital pelayanan dasar. Semangat para kader Posyandu ini harus dibarengi dengan upaya penambahan insentif dan fasilitas.
Saat ini, insentif kader Posyandu sebagian besar bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, kemampuan fiskal pemerintah desa menjadi salah satu tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan para kader.
"Kami punya 40 ribu kader se NTB dan insentif mereka sudah dapat dari DD sekitar Rp 150 ribu. Tetapi dengan berkurangnya kemampuan fiskal desa ini, juga banyak yang mereka mengalami penurunan pendapatan. Itu juga tantangan kami," jelas Iqbal.
Ia menepis anggapan bahwa regulasi atau Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi penghambat pemberian insentif bagi kader posyandu melalui skema pembiayaan di Pemprov NTB.
