NADIKABAR.COM — Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso di kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 9 jam sejak pukul 09.00 WIB.

"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).

Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal tersebut. Dalam sidang etik, 9 orang saksi turut dihadirkan, termasuk saksi meringankan.