NADIKABAR.COM — Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal terhadap personel yang melanggar. Penegasan itu disampaikan menyusul pengumuman hasil sidang etik terhadap salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Eko Hadi Santoso.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan penegakan disiplin maupun kode etik profesi merupakan komitmen berkelanjutan institusi.
"Sebelum saya sampaikan lebih lanjut terkait dengan hasil dari putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap EHS, ini adalah sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin maupun kode etik profesi, yang tentunya Polri terus akan melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran," kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dia menuturkan langkah penindakan internal sejalan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai gerakan bersih ke dalam. Menurutnya, integritas setiap anggota menjadi pondasi utama kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
"Sebagaimana yang akan kami sampaikan juga ini selaras dengan program Bapak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, terkait dengan bersih ke dalam," ujarnya.
"Bersih ke dalam bisa dimaknai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," sambung Trunoyudo.
Lebih lanjut, Trunoyudo memastikan proses penegakan kode etik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Polri, kata dia, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh anggota tanpa pandang bulu.
"Dalam upaya tersebut, Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan azas equality before the law," ucapnya.
"Equality before the law dimaknai bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," tegasnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempat tersangka itu ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).
Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.