NADIKABAR.COM — Irjen Eko Hadi Santoso, satu dari empat tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri. Disebutkan, Eko mengaku menyesal dan meminta maaf.

Hal itu disampaikan Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang mengikuti persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Eko Hadi di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Sidang etik tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIB-18.00 WIB.

"Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Anam.

Anam menjelaskan Kompolnas ikut mengawal dan memantau langsung jalannya persidangan etik terhadap Eko Hadi. Dia menilai rangkaian sidang telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami Kompolnas melihat langsung, berinteraksi langsung dengan mekanisme yang sedang diselenggarakan hari ini," ujarnya.

Anam mengungkapkan seluruh pihak, termasuk saksi maupun terduga pelanggar, telah diberikan ruang yang cukup untuk memaparkan pembelaan selama persidangan berlangsung.

"Penyelenggaraannya persis tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Karo Penmas, memang dari pagi sampai sore. Ya, sekian saksi diperiksa. Semua pihak dikasih kesempatan ya untuk menguraikan, menunjukkan kepentingannya, alur kewenangan, peristiwa, sampai fakta juga diurai sedemikian rupa sehingga menurut kami juga dalam konstruksi peristiwa itu cukup mendalam, ya, dalam kerangka memang sidang etik tentunya," tutur Anam.

"Dan dengan kesempatan juga apa menghadirkan saksi yang meringankan ya, dengan interaksi yang cukup panjang, dengan pembelaan yang juga cukup panjang, dengan penuntutan yang saya kira juga cukup panjang," sambungnya.

Menurut Anam, proses pemeriksaan serta pemberian kesempatan menghadirkan saksi meringankan menunjukkan persidangan etik berjalan secara akuntabel.

"Oleh karenanya kami melihat mekanisme yang terjadi tadi ya sudah berjalan sesuai dengan aturannya, dan kami kira Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan ya kredibilitasnya terjaga," pungkasnya.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Keempat tersangka itu ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).

Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.