NADIKABAR.COM — Propam Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (17/11).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang KKEP akan digelar terhadap salah satu tersangka penyadapan, yakni Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso.

"Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/11).

Truno mengatakan pelaksanaan sidang itu merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan.

Trunoyudo menjelaskan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

"Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri,"katanya.

Trunoyudo mengatakan dugaan pelanggaran itu dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Ia menambahkan sidang KKEP akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi dan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi.

Sementara anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi serta Irjen Toni Ariadi Efendi.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," pungkasnya.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.