NADIKABAR.COM — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya menghormati mekanisme penyampaian hak konstitusional oleh DPR RI terkait polemik dan posisi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut langkah tersebut merupakan kewenangan dari lembaga legislatif.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pras menyebut pihak istana menghormati keputusan itu. Ia juga menanggapi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dilayangkan oleh sejumlah anggota DPR.
"Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapat. Kami tentu menghormati," tambah dia.
Diketahui, sejumlah anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyampaikan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat tersebut.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Mardani Ali salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat. Ia memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.
