Suyudi mengatakan Listyo Sigit menentukan target penyadapan dan menyampaikannya secara lisan atau lewat WhatsApp kepada eks Kabagmon Polri Ahrie Sonta (AS). Perintah itu kemudian diteruskan kepada eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
"Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," katanya dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Suyudi mengatakan Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan ilegal itu. Dia menyebut Slamet bisa memberi persetujuan karena menjabat Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.
