NADIKABAR.COM — Data Analyst JAFF Market, Gundy Cahyadi mengatakan penguatan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI) berpotensi membuka sumber pendanaan baru bagi para pelaku industri kreatif.

Dalam laporan industri film 2026 yang dikeluarkan JAFF Market, di Jakarta, Kamis, Gundy Cahyadi menyoroti akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional, terutama pada tahap awal pengembangan film yang memiliki risiko investasi tinggi.

Ia mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk pemanfaatan KI sebagai instrumen pembiayaan. Namun, implementasinya dalam sistem keuangan formal masih perlu diperkuat.

"Sampai saat ini sebenarnya belum ada satu pun KI yang bisa didanai oleh sistem keuangan formal," kata Gundy.

Ia menyebutkan saat ini terdapat sekitar 64 penilai KI yang telah diresmikan di Indonesia. Meski demikian, berdasarkan riset yang dipaparkannya, belum ada KI yang berhasil memperoleh pembiayaan melalui sistem keuangan formal.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk menghubungkan regulasi pemanfaatan KI dengan praktik pembiayaan di sektor keuangan, sehingga aset intelektual yang dimiliki pembuat film dapat memiliki nilai ekonomi dan membuka akses terhadap sumber modal.

Gundy menjelaskan kebutuhan pembiayaan industri film memiliki karakteristik berbeda pada setiap tahapan produksi, mulai dari pengembangan cerita (development), praproduksi, produksi, pascaproduksi, hingga distribusi dan eksibisi.

Dari sisi kebutuhan dana, tahap produksi menjadi salah satu fase paling mahal, demikian pula distribusi dan eksibisi karena membutuhkan biaya promosi yang besar.

Namun, tahap development justru menjadi fase paling sulit memperoleh pembiayaan karena proyek film masih berupa gagasan dan belum memiliki bentuk produk yang dapat dinilai secara konkret oleh investor.

"Di tahap awal development, bentuknya belum ada. Kita belum bisa melihat barangnya seperti apa, sehingga tidak mudah bagi investor untuk menilai proyek tersebut," ujarnya.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, menurut Gundy, industri film memerlukan diversifikasi instrumen pembiayaan, mulai dari penyertaan modal atau ekuitas, pinjaman jangka pendek, hingga pembiayaan dari modal ventura.

Meski memiliki risiko tinggi, pendanaan melalui ekuitas dapat menjadi salah satu pilihan bagi produksi film. Sementara itu, pinjaman jangka pendek mulai dilirik seiring terbukanya peluang pemanfaatan KI dalam skema pembiayaan.

Di sisi lain, perusahaan modal ventura juga mulai menunjukkan minat terhadap pendanaan produksi film, bahkan dengan mengambil risiko pada tahap pengembangan yang lebih awal.

Perbankan pun mulai menjajaki peluang pembiayaan industri tersebut secara lebih selektif, antara lain melalui fasilitas modal kerja dan pembiayaan tagihan pemasok (supplier invoices).

Menurut Gundy, perkembangan tersebut membuka peluang lebih luas bagi rumah produksi, khususnya pembuat film independen, untuk mengakses sumber pendanaan di luar skema investasi konvensional.

Namun, ia menilai diperlukan peningkatan pemahaman di kalangan pelaku industri mengenai berbagai instrumen pembiayaan yang tersedia, termasuk peluang dukungan dari sektor perbankan.

Gundy menilai penguatan ekosistem pembiayaan perlu diarahkan agar dukungan terhadap industri film tidak hanya tersedia ketika film telah menghasilkan pendapatan, tetapi juga dapat menjangkau proses pengembangan dan produksi.

Dengan semakin beragamnya sumber pendanaan serta optimalisasi pemanfaatan KI, industri perfilman nasional diharapkan memiliki akses modal yang lebih luas untuk mengembangkan proyek-proyek baru dan memperkuat keberlanjutan bisnis rumah produksi termasuk pelaku film independen.