NADIKABAR.COM — Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menampung sejumlah aspirasi warga Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, mulai dari pembangunan turap Kali Sentiong, pengaturan lalu lintas, hingga akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Arifin mengatakan, pembangunan turap Kali Sentiong yang telah terhenti selama beberapa tahun menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.
"Memang sudah sekian tahun tidak berlanjut. Oleh karena itu, permasalahan ini segera akan diselesaikan," kata Arifin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Dalam kegiatan Silaturahmi Malam Hari (SMH) bersama tokoh masyarakat dan warga Kelurahan Paseban, Selasa, Arifin menjelaskan, persoalan tersebut akan disampaikan dalam rapat terbatas bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta melibatkan kecamatan untuk memaparkan berbagai persoalan.
Terkait usulan penerapan jalur satu arah (one way) di Jalan Salemba Tengah, Arifin mengatakan keputusan mengenai pengaturan lalu lintas menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan berbagai dampak kebijakan.
"Untuk jalur one way, ibaratnya dari hulu ke hilirnya harus bisa diselesaikan. Kata kuncinya, kebijakannya ada pada Dinas Perhubungan dan apa pun yang ditetapkan pasti ada plus minusnya," ujarnya.
Selain itu, Arifin menerima masukan warga RW 03 mengenai format atau templat usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurut dia, format tersebut akan dipertimbangkan kembali dan aspirasi warga akan diteruskan kepada pemerintah provinsi karena pedoman penyusunannya merupakan kebijakan tingkat provinsi.
Ia menilai keterbatasan format pengusulan berpotensi membuat warga kesulitan menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, mengenai Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI), Arifin menegaskan penggalangan sumbangan dari masyarakat harus mengedepankan prinsip sukarela tanpa paksaan maupun tekanan.
"Bagaimana pelaksanaannya Bulan Dana PMI harus tetap jalan dengan mengajak masyarakat yang punya kerelaan untuk mendonasikan sebagian keuangannya kepada PMI, tetapi pelaksanaannya tidak boleh memaksa," katanya.
Terkait akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Arifin meminta warga memvalidasi kembali data penerima bantuan, termasuk apabila terdapat persoalan dalam pendataan berdasarkan desil kesejahteraan yang menyebabkan bantuan pendidikan tidak lagi diterima.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan program sekolah swasta gratis di 103 sekolah dan jumlahnya direncanakan bertambah pada 2027.
"Dulu hanya ada sekolah negeri gratis, sekarang ada namanya sekolah swasta gratis sebanyak 103 sekolah dan 2027 akan bertambah. Ini bentuk kepedulian Pemerintah DKI Jakarta kepada anak-anak," ujar Arifin.
