Pada tahun 2025, program Jaga Desa mulai diterapkan di seluruh 246 desa di Kabupaten Tangerang sebagai model percontohan nasional. Pelaksanaannya didukung aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding yang memungkinkan pemantauan pengelolaan keuangan lebih dari 83.700 desa dan kelurahan. Aplikasi ini juga menyediakan kanal konsultasi bagi kepala desa dan lurah serta saluran pengaduan terkait dugaan penyimpangan dan kendala pelayanan aparat Kejaksaan. Melalui sistem tersebut, aparatur desa memiliki akses untuk memperoleh pendampingan hukum sekaligus menyampaikan persoalan yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di bidang perlindungan masyarakat, Burhanuddin menjalankan peran sebagai Pembina Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS). November 2026, ia memimpin konsolidasi organisasi Satlinmas se-Jawa Barat melalui pengukuhan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ia mendorong peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan, perluasan organisasi hingga desa dan kelurahan, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Satlinmas juga diarahkan menjadi mitra Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program Jaksa Masuk Desa dan Jaga Desa.

Rangkaian upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto. Melalui pendampingan hukum, sistem pengawasan digital, dan pemberdayaan organisasi perlindungan masyarakat, Burhanuddin memperluas peran Kejaksaan dalam mendukung tata kelola desa sekaligus membangun lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berdaya.