NADIKABAR.COM — Jaksa KPK meminta hakim menolak nota perlawanan mantan Wamen Imipas, Silmy Karim, dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA). Jaksa mengatakan dalil penyangkalan Silmy terkait pemerasan hingga penerimaan uang merupakan persoalan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara.
"(Memohon majelis hakim) menyatakan perlawanan atau eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa dan tim advokat terdakwa Silmy Karim dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," ujar jaksa saat membacakan tanggapan perlawanan Silmy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Jaksa mengatakan surat dakwaan terhadap Silmy telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat 2 dan 3 KUHAP. Jaksa menuturkan surat dakwaan juga telah menguraikan dugaan tindak pidana, peran dan besaran nilai yang diterima Silmy.
"Menyatakan surat dakwaan nomor 92/Tut.01.02 saya ulangi 04/2024 saya ulangi /24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026 saya ulangi tanggal 7 Oktober 2026 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Silmy Karim," ujar jaksa.
Majelis hakim telah menentukan jadwal putusan sela perkara Silmy. Sidang putusan sela Silmy akan digelar pada Kamis (12/11).
