NADIKABAR.COM — Jaksa KPK menanggapi nota perlawanan mantan Wamen Imipas, Silmy Karim, soal tudingan operasi tangkap tangan (OTT) palsu agar dapat menjerat Silmy dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA). Jaksa menyebut Silmy seharusnya blak-blakan menjelaskan keberadaannya saat OTT tersebut berlangsung.
"Dalam perlawanannya seharusnya terdakwa terlebih dahulu menceritakan keberadaan terdakwa pada saat ada bawahannya diamankan oleh penyidik KPK. Sedang ada di mana terdakwa, bersama siapa terdakwa, mengapa terdakwa menutup diri keberadaannya," kata jaksa saat menanggapi perlawanan Silmy Karim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Jaksa menilai Silmy juga seharusnya blak-blakan apakah ada yang menyuruh datang ke KPK. Jaksa menilai ada cerita di balik kedatangan Silmy ke KPK.
"Apakah ada yang menyuruh terdakwa datang ke gedung KPK, jika ada siapa yang menyuruh datang. Hal-hal tersebut itu seharusnya diceritakan secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong seolah-olah terdakwa dengan kesadaran penuh mendatangi KPK, tentu ada cerita di balik itu," ujar jaksa.
Jaksa berpendapat bahwa keadaan tertangkap tangan bukan merupakan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua. Jaksa menilai penuntutan perkara korupsi tidak mensyaratkan bahwa seseorang harus tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana.
"Ada atau tidaknya keadaan tertangkap tangan tidak menentukan terpenuhinya atau tidaknya unsur Pasal 12 huruf e maupun Pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor. Penilaian terhadap sah atau tidaknya tindakan penangkapan atau upaya paksa apabila dipersoalkan harus didasarkan pada dokumen tindakan tersebut dan mekanisme pengujiannya yang disediakan hukum acara," tutur jaksa.
Jaksa mengaku akan membuktikan unsur tindak pidana yang diduga dilakukan Silmy dalam sidang pembuktian. Jaksa menilai ada atau tidaknya tindakan penangkapan merupakan persoalan hukum acara.
"Adapun persoalan mengenai proses kedatangan terdakwa ke gedung KPK maupun ada tidaknya tindakan penangkapan merupakan persoalan hukum acara yang harus dinilai berdasarkan fakta dan dokumen tindakan hukum yang bersangkutan," kata jaksa.
"Oleh karenanya, terdakwa tidak dapat mencampuradukkan persoalan mengenai keadaan tertangkap tangan dengan persoalan pembuktian unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan," tambah jaksa.
