NADIKABAR.COM — Amerika Serikat (AS) memasuki fase yang semakin paradoks pada awal Oktober 2026, ketika kekuatan militer terus diperbesar, tekanan ekonomi diperketat, sementara saluran diplomasi justru kehilangan kepercayaan dari kedua pihak.
Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahwa "tidak ada solusi militer" dan kritik Presiden Masoud Pezeshkian bahwa negosiasi dengan Washington menjadi tidak bermakna memperlihatkan semakin dalamnya trust deficit antara Teheran dan Washington.
Di Washington, Donald Trump juga terus mempertahankan ancaman penggunaan kekuatan, termasuk pernyataan pada 1 Oktober bahwa pilihannya adalah "meledakkan" Iran atau membuat kesepakatan, sebuah retorika yang mempersempit ruang kompromi diplomatik.
Kebuntuan sekarang tidak dapat dilepaskan dari perubahan karakter konflik sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026, ketika perundingan mengenai program nuklir Iran sedang berlangsung.
Konflik tersebut menciptakan persoalan kredibilitas yang sangat serius bagi Teheran untuk meyakinkan lawan bahwa diplomasi masih dapat menghasilkan keamanan apabila proses negosiasi sebelumnya justru berlangsung bersamaan dengan eskalasi militer.
Dalam perspektif security dilemma, tindakan yang dipersepsikan defensif oleh satu pihak-pengerahan kapal perang, sistem pertahanan udara, rudal, atau blokade-dapat dibaca sebagai ancaman ofensif oleh pihak lain sehingga menghasilkan spiral eskalasi.
Persoalan Iran dan AS menjadi lebih kompleks daripada perselisihan mengenai program nuklir, sebab agenda negosiasi kini mencakup keamanan maritim, sanksi ekonomi, ekspor minyak, posisi regional Iran, serta hubungan Washington dengan Israel.
Pertemuan tidak langsung yang berlangsung melalui mediator seperti Qatar dan Pakistan memperlihatkan bahwa kanal komunikasi belum sepenuhnya mati, tetapi ketiadaan kesepakatan mengenai urutan konsesi membuat setiap pihak menunggu tindakan lawannya terlebih dahulu.
Reuters melaporkan bahwa proposal Iran yang disampaikan melalui mediator Qatar menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam tujuh hari sebagai bagian dari mekanisme penghentian permusuhan, tetapi Trump menolak proposal tersebut karena persyaratannya dianggap tidak dapat diterima. Persoalan tersebut dapat dibaca melalui konsep coercive diplomacy, yaitu strategi memengaruhi perilaku lawan melalui kombinasi ancaman, tekanan, dan tawaran penyelesaian.
AS menggunakan sanksi, blokade, tekanan terhadap ekspor energi, serta ancaman kekuatan militer untuk memaksa Teheran menerima konfigurasi keamanan yang dikehendaki Washington, sementara Iran menggunakan kemampuan rudal, ancaman terhadap pelayaran, dan posisi geografis Selat Hormuz sebagai instrumen counter-coercion.
Ketika kedua pihak merasa instrumen tekanannya mampu meningkatkan posisi tawar, insentif untuk memberikan konsesi turun dan negosiasi bergerak dari pencarian solusi menuju kompetisi mengenai siapa yang lebih dahulu kehilangan daya tahan.
Konflik Selat Hormuz menjadi titik paling sensitif dalam kebuntuan tersebut sebab persoalan keamanan regional bertemu langsung dengan kepentingan ekonomi global.
