NADIKABAR.COM — Pendiri Pusat Studi Hukum Indonesia yang merupakan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak bisa lagi melanjutkan pembuktian keabsahan surat keterangan pendidikan setingkat SMA melalui jalur hukum, salah satunya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Jadi sebenarnya enggak bisa dilanjutkan juga, karena sudah ada putusan yang batal demi hukum itu. Batal demi hukum itu sudah sudah paripurna. Artinya, dalam hukum batal demi hukum itu artinya surat keterangan itu dianggap enggak pernah ada dengan segala akibat hukumnya enggak bisa ada juga," kata Bivitri lewat pesan singkat, Rabu (11/11).
Bivitri mengingatkan ada putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PUU-XXII/2024 yang menyatakan pihak tergugat TUN tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Dengan begitu, dalam perkara Gibran, Kemendikdasmen selaku tergugat pun tak bisa mengajukan PK atas putusan di tingkat kasasi MA tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PUU-XXII/2024 berargumen PTUN merupakan tempat bagi warga untuk menggugat perilaku pejabat tata usaha negara.
"Itu konteksnya secara kekuasaan yudikatif kan seperti itu untuk melindungi kepentingan warga, apalagi ketika berhadapan dengan pemerintah," ucapnya.
