NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Abdoel Moethalib Sangadji, tokoh pergerakan Sarekat Islam asal Maluku, di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Sangadji yang dikenal dengan julukan "Jago Tua" merupakan satu dari 19 tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Dalam upacara tersebut, Presiden menyerahkan plakat dan dokumen penganugerahan gelar kepada keluarga ahli waris. Acara itu juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sangadji lahir pada 3 Juni 1889 di Negeri Rohomoni, Pulau Haruku, yang kini termasuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Ayahnya, Abdoel Wahab Sangadji, merupakan raja Negeri Rohomoni.

Ia memulai karier sebagai panitera di Landraad Saparua pada 1909. Namun, ia kemudian meninggalkan jabatan tersebut dan bergabung dalam pergerakan nasional di Jawa.

Dalam organisasi Sarekat Islam, Sangadji berjuang bersama H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim. Julukan "Jago Tua" melekat kepadanya karena kepiawaiannya berpidato dan menggerakkan massa.

Perjuangannya juga tercatat di Kalimantan Timur. Ia pernah bermukim di Samarinda dan Tenggarong untuk memperkuat Sarekat Islam setempat.

Pada 1939, Sangadji kembali ke Samarinda dan menetap hingga 1947. Selama periode tersebut, ia turut membina kader muda, di antaranya Abdoel Moeis Hassan.

Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Sangadji telah lama diperjuangkan masyarakat Maluku dengan dukungan pemerintah provinsi. Namanya juga diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Kota Ambon.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa usulan gelar Pahlawan Nasional berasal dari masyarakat dan melalui proses penelitian serta pengkajian secara berjenjang.

Usulan tersebut diteliti oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), kemudian dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial.

Hasil kajian selanjutnya dibahas dalam sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum rekomendasi pemberian gelar disampaikan kepada Presiden.