Tahap berikutnya adalah pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2027. Yassierli meminta bupati, wali kota, dan dewan pengupahan kabupaten/kota mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta situasi di daerah masing-masing.
Sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan meliputi inflasi, produktivitas, kebutuhan hidup pekerja, serta kemampuan pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya.
"Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak," jelasnya.