Langkah itu bertujuan mempercepat perolehan informasi mengenai serangan siber dan mencegah ancaman serupa.
Dalam kasus yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keamanan nasional, pemerintah dapat mengirimkan tim bantuan yang terdiri atas pejabat Kantor Keamanan Siber Nasional, Badan Kepolisian Nasional, dan Kementerian Pertahanan.
Menurut sumber tersebut, pemerintah akan memanfaatkan berbagai cara yang tersedia, termasuk langkah "pertahanan siber aktif", untuk mengakses secara proaktif server yang digunakan pelaku serangan dan menetralisasi ancaman.
Dalam rapat tingkat menteri mengenai keamanan siber pada akhir Oktober, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan pemerintahannya akan menyusun paket langkah darurat untuk menangani kebocoran data pribadi perusahaan akibat akses tanpa izin.
