Pemerintah berupaya memperkuat basis produksi peralatan pertahanan yang saat ini lemah, mengingat banyak perusahaan telah menarik diri dari bisnis terkait pertahanan karena dianggap kurang menguntungkan dan memiliki prospek pertumbuhan yang rendah.
Rencananya, pemerintah akan menerapkan pendekatan yang disebut sebagai "Government-Owned, Contractor-Operated" (Milik Pemerintah, Dioperasikan oleh Kontraktor), menurut sumber tersebut.
Pendekatan itu bertujuan untuk menyerahkan pengelolaan kepada perusahaan swasta melalui sebuah badan hukum yang baru dibentuk.
Badan tersebut nantinya akan mengakuisisi dan memiliki fasilitas produksi untuk peralatan penting yang, meski berpotensi memiliki laba rendah, akan sangat dibutuhkan dalam situasi darurat.