NADIKABAR.COM — Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan kriteria utama dari Partai Gerindra untuk calon wakil presiden (cawapres) adalah ketaatan dan loyalitas terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
"Siapa pun yang didukung dan diputuskan oleh Presiden, insyaallah yang paling penting bagi kami Gerindra adalah orang-orang yang taat dan loyal terhadap Presiden," ujar Bahtra dalam acara Prime Time NadiKabar.com TV, Selasa (17/11).
Secara khusus, Bahtra menyinggung soal kepemilikan kedua sifat tersebut oleh kader Partai Gerindra. Menurutnya, sifat loyal dan taat tersebut sudah tidak perlu ditanyakan lagi kepada para kader di partainya.
"Kalau pada akhirnya kader Gerindra yang didukung, ya enggak usah ditanyakan lagi soal loyalitas dan ketaatannya terhadap Prabowo," ungkapnya.
Selain itu, terdapat kriteria lain yang Bahtra berikan untuk pengisi kursi cawapres, yakni orang yang dapat bekerja sama dengan Prabowo dan membantu tugas presiden. Terlebih, di tengah banyaknya tantangan geopolitik, geoekonomi, ketidakpastian, dan ekspektasi publik.
"Siapa pun yang pada akhirnya dipilih untuk mendampingi Presiden Prabowo harus memudahkan Presiden, harus menjadi ya pembantu Presiden yang supaya bagaimana program-program kerja itu bisa lebih dipercepat lagi," kata Bahtra.
Terlepas dari seluruh kriteria ini, Bahtra menekankan bahwa pemilihan nama cawapres kembali ke kewenangan Prabowo selaku presiden. Oleh karena itu, ia menyerahkan keputusan tersebut kepada ketua umum partainya itu.
"Semua keputusan itu kita serahkan kepada Presiden, dan tentu kami yakin dan percaya Presiden juga pada saatnya nanti akan memutuskan siapa yang paling pas, siapa yang paling layak untuk mendampingi beliau," ucapnya.
Sebelumnya, MPR RI telah menetapkan jadwal prosesi pemilihan dan pelantikan wakil presiden di Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026.
Dengan demikian, Presiden harus mengirimkan dua nama usulan cawapres pengganti Gibran ke MPR pada atau sebelum Rabu, (25/11) mendatang. Hal ini telah diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.