"Nah karena itulah maka kita bisa tafsirkan, ini tafsir ya, ketika dia menyerahkan itu kepada MPR, maka secara formil posisi wakil presiden menjadi kosong," kata dia.
Sehingga, Tobas menambahkan, sejak surat Gibran diterima MPR, kursi jabatan wakil presiden otomatis telah kosong sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD. Menurut dia, MPR juga tak memiliki wewenang untuk menolak atau menerima pemberhentian Gibran.
"Jadi tidak perlu apakah surat berhenti dia diterima atau tidak, terus dinyatakan dengan satu ketetapan bahwa dia sudah berhenti," katanya.
MPR selanjutnya tinggal menggelar rapat gabungan pimpinan fraksi dan DPD untuk menggelar jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru dalam waktu maksimal 60 hari.
