"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujar Syahganda.
Gibran sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.
"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetapfight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya.
Mengenai pernyataan Yusril yang diungkit Syahganda, Yusril sempat menjabarkan logika hukum mengenai perkara ijazah Gibran yang telah diputus MK dan MA. Dia mengatakan putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain.
