NADIKABAR.COM — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Syahganda Nainggolan mendorong Komisi Informasi merumuskan rekomendasi mengenai hak publik untuk mengetahui praktik penyadapan, termasuk tujuan dan dampaknya di tengah meningkatnya ancaman perang siber dan perang informasi di Indonesia.

Syahganda saat diwawancarai di Palembang, Rabu, mengatakan masyarakat perlu mendapatkan kejelasan mengenai praktik penyadapan, mulai dari pihak yang melakukannya hingga tujuan tindakan tersebut. Hal itu menjadi bagian dari hak publik yang perlu diperhatikan dalam perkembangan ruang digital.

Menurutnya, perang siber dan perang informasi telah menjadi kenyataan besar di Indonesia. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian Komisi Informasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai informasi yang beredar di ruang digital serta dampak dari berbagai aktivitas di dalamnya.