Airlangga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah terus meyakinkan publik dan masyarakat jika kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, meski terdapat berbagai aktivitas politik dalam beberapa pekan terakhir.
Ia menjelaskan kepada para diplomatik mengenai kebijakan halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 terkait perpanjangan tenggat kewajiban sertifikasi halal yang sebelumnya banyak ditunggu pelaku usaha.
Selain itu, Airlangga memaparkan kebijakan devisa hasil ekspor dengan penambahan negara penempatan dana, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa setelah Amerika Serikat, Kanada, China, serta Australia.
Dengan tambahan tersebut, jumlah negara penempatan meningkat menjadi 16 negara yang mendukung pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor untuk memperkuat pengelolaan perekonomian nasional secara berkelanjutan.
Airlangga juga menjelaskan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam, terutama batu bara, kelapa sawit, dan sektor industri, serta keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai perantara tunggal yang ditargetkan beroperasi Januari.
"Kemudian kami menjelaskan juga terkait dengan beberapa event mendatang yang sangat dekat yaitu di ASEAN, kemudian APEC, dan juga kegiatan G20," kata Airlangga.
