NADIKABAR.COM — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta mengajak pengusaha mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 yang ditetapkan sebesar Rp6.136.941 per bulan.
"Bagi pekerja, yang penting adalah berapa yang bisa dibawa pulang. Bagi pengusaha, yang harus dipastikan adalah upah itu bisa dibayar setiap bulan. Dua kepentingan ini harus kita jaga bersama," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Diana mengajak pengusaha mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 yang ditetapkan sebesar Rp6.136.941 per bulan.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendampingi perusahaan yang kesulitan memenuhi ketentuan baru, terutama mereka yang menghadapi kenaikan biaya saat penjualan belum ikut naik.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2027 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Besarannya naik Rp407.065 atau 7,10 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, unsur pengusaha mengusulkan Rp6.047.598, sedangkan serikat pekerja mengajukan Rp6.210.040.