Rinciannya, pungutan pada bidang pertambangan menyasar tujuh orang pemohon izin dengan nilai mencapai Rp1.105.000.000 atau bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp487 juta per pemohon. Sedangkan pada bidang geologi dan air tanah menyasar 28 pemohon izin pada periode Maret hingga September 2024 dengan total Rp133.500.000.

Punia mengatakan, penyidik mendapati Nurkholis dan anak buahnya ini melakukan modus pemerasan. Mereka diduga meminta uang kepada para pemohon meski ketika seluruh dokumen persyaratan sebenarnya sudah lengkap, tetapi penerbitan izin sengaja dihambat dengan berbagai dalih hingga pemohon menyerahkan uang.

"Kalau suap itu antara yang memberi dan yang diberi itu sama-sama punya kepentingan. Tetapi kalau yang di pemerasan ini, semua sudah lengkap, tetapi kemudian tidak dikeluarkan dengan alasan A, B, C sehingga dia memberikan uang, kemudian izin dikeluarkan, nah, kemudian meminta uang, memaksa. Nah itulah kemudian terjadi," ucap Gede.

Dari total akumulasi pungutan liar sebesar Rp1.238.500.000 itu, Nurkholis tercatat menikmati aliran dana sebesar Rp687.500.000. Bagian yang diterima Nurkholis berasal dari pungutan di bidang pertambangan sebesar Rp552.500.000 serta dari bidang geologi dan air tanah sebesar Rp135.000.000.

Punia melanjutkan, hasil penelusuran tim penyidik sejauh ini menyimpulkan uang hasil pemerasan tersebut mengalir untuk keperluan pribadi tersangka dan belum ditemukan bukti adanya aliran dana untuk membantu kegiatan pemerintah provinsi.

"Untuk saat ini berdasarkan dari temuan tim penyidik, bahwa uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi," tuturnya.

Selain menelusuri penggunaan dana untuk kegiatan kedinasan, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya aliran uang hasil pungutan liar tersebut kepada pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, hingga penetapan tersangka dilakukan, penyidik belum menemukan indikasi keterlibatan penerima aliran dana lain di luar tersangka yang sudah dijerat.