Tak hanya jalur politik, Hazmi menyebut pihaknya juga mempertimbangkan langkah hukum terkait dugaan penyelewengan anggaran.
"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.
Saat dikonfirmasi, Hazmi mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan kinerja Pemkab Tapteng, khususnya terkait penyerapan anggaran. Menurutnya, langkah pemakzulan belum menjadi tahapan pertama.
"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).
Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite mengatakan partainya belum mengambil sikap untuk mengarah pada pemakzulan Masinton. Golkar masih meminta pandangan dan arahan dari jajaran pimpinan partai.
"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," ucap Joneri Sihite melalui sambungan telepon.
Joneri yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Tapteng menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan polemik Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Menurutnya, persoalan itu muncul setelah kepala daerah dan DPRD Tapteng tidak mencapai kesepakatan bersama mengenai Ranperda APBD dalam dua tahun terakhir.
Golkar, kata Joneri, telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.
"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum memberikan penjelasan lebih jauh terkait video sikap bersama lima partai tersebut. Ia masih menunggu respons dari Bupati Masinton Pasaribu.
"Kita lihat dulu apa respons bupati," tutur Abdul Rahman Sibuea melalui pesan singkat.
