NADIKABAR.COM — Soekarno pernah menyemprot dinding rumah orang. Peristiwanya terjadi pada 12 November 1959 di Desa Kalasan, sekitar 10 kilometer di sebelah timur kota Yogyakarta.
Ketika itu, Presiden mengarahkan alat semprot berisi DDT (senyawa kimia pestisida) ke dinding rumah penduduk sebagai gerakan simbolis yang menandai dimulainya pembasmian malaria secara massal. Pada dekade itu, malaria adalah penyakit rakyat dengan penderita terbanyak, dan ratusan ribu orang meninggal karenanya.
Gerakan di Kalasan kala itu bermakna bahwa negara mendatangi rumah warga, tidak menunggu mereka datang ke balai pengobatan. Petugas Dinas Pembasmian Malaria, lembaga yang dibentuk tahun itu di masa Menteri Kesehatan Johannes Leimena, menyusuri rumah-rumah di Jawa, Bali, dan Lampung, dan setiap penyemprotan disertai penyuluhan.
Pada Januari 1963, dinas itu berubah menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria (KOPEM), bekerja bersama WHO dan USAID dengan target malaria hilang dari Indonesia pada 1970.
Target itu meleset. Namun lima tahun setelah Kalasan, sekitar 63 juta penduduk sudah terlindungi, dan 12 November 1964 diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional yang pertama.
Enam puluh tujuh tahun kemudian, HKN ke-62 yang jatuh pada 12 November 2026, mengusung tema Sehat untuk Semua. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memiliki visi transformasi kesehatan yang digambarkan sebagai peralihan dari pola lama yang menunggu orang sakit menjadi gerakan aktif menjaga orang sehat tetap sehat.
Rumusan itu terdengar baru, padahal logikanya sama dengan apa yang digerakkan Kalasan.
Cek Kesehatan Gratis (CKG) adalah wujudnya yang paling kasatmata. Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk di 514 kabupaten/kota menjalani pemeriksaan, dan lebih dari 8 juta di antaranya ternyata hidup dengan hipertensi atau diabetes tanpa merasakan gejala.
Jutaan orang itu kecil kemungkinan datang ke puskesmas atas kemauan sendiri, karena merasa sehat. Mereka ditemukan karena sistem memutuskan untuk mencari.
Di penyakit menular seperti Tuberkulosis, punya kelanjutan yang sering terlupakan dari logika yang sama. Penemuan aktif lewat CKG menjaring lebih dari 700 ribu kasus TB tahun ini, dan 90 persen pasien yang ditemukan sudah memulai pengobatan resmi.
Menjemput baru bermakna bila yang dijemput sampai ke pengobatan. Amanat Menkes menyebut pencegahan perlu ditopang layanan yang dekat dan lengkap, agar siapa pun yang ditemukan sakit bisa segera mengobati penyakitnya.
Untuk itu, pemerintah menanggung pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi peserta CKG yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan. Setelahnya, layanan berlanjut melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang kini mencakup 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk.
Peta malaria Indonesia hari ini nyaris terbalik dari 1959. Hingga Juli 2026, sebanyak 414 kabupaten/kota telah mencapai eliminasi malaria. Tahun ini pula Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi tempat Kalasan berada, resmi menerima sertifikat eliminasi malaria bersama Sumatera Selatan. Rumah-rumah yang dulu disemprot di hadapan Soekarno kini berada di wilayah yang bebas penularan.
Beban penyakit itu kini menumpuk di ujung timur. Kementerian Kesehatan mencatat 706.297 kasus malaria pada 2025, dan sekitar 95 persen berasal dari enam provinsi di Tanah Papua, dengan Kabupaten Mimika sebagai penyumbang kasus terbanyak secara nasional.
Kenaikan sekitar 30 persen dibanding tahun sebelumnya tidak dipandang sebagai kemunduran, sebab pencarian kasus kian gencar. Pemeriksaan malaria di Papua tercatat naik 337 persen sepanjang 2021-2025. Data Kemenkes juga menempatkan Indonesia di peringkat kedua kasus malaria tertinggi di kawasan Pasifik Barat setelah Papua Nugini, sehingga kemajuan di Tanah Papua akan sangat menentukan angka nasional.
Kemenkes terbuka soal hambatannya, yakni pembiayaan program, penemuan kasus yang masih rendah, dan medan geografis Papua. Jawabannya adalah strategi TOKEN, akronim dari temukan, obati, dan kendalikan. Kader dan tenaga kesehatan memeriksa warga, termasuk yang tidak bergejala, dengan target penemuan 800 ribu kasus baru tahun ini.
Kabupaten Maybrat di Papua Barat Daya memberi bukti bahwa jalan itu bisa ditempuh. Kabupaten tersebut menyandang status bebas malaria pada 2025 dan menjadi contoh baru bahwa eliminasi di Tanah Papua bukan hal mustahil.