NADIKABAR.COM — Lima partai politik yang menguasai mayoritas kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mengkritik dan mengancam bakal memakzulkan Masinton Pasaribu dari jabatan Bupati Tapteng. Namun wacana itu kandas setelah Gerindra menarik diri dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun tangan.
Kursi DPRD Tapteng berjumlah 35. PDIP sebagai pengusung Masinton Pasaribu dan wakilnya Mahmud Efendi hanya berjumlah 4 kursi di DPRD.
Sementara sisanya dikuasai oleh pengusung lawan Masinton-Mahmud di Pilkada 2024 lalu. Dari 6 partai politik, lima ikut serta mewacanakan pemakzulan Masinton, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.
Partai politik ini memiliki total 29 kursi di DPRD Tapteng. Sementara Demokrat yang memiliki 2 kursi tidak ikut dalam mewacanakan pemakzulan.
Sebuah video yang beredar di media sosial yang dilihat, Sabtu (5/9/2026), menampilkan konferensi pers lima partai politik. Kelima partai politik itu adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.
"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang dalam video.
Hazmi menjelaskan jika penyerapan APBD Tapteng tahun 2026 masih 30 persen per Agustus. Sehingga mereka menilai Masinton tidak profesional dalam pengelolaan anggaran.
Rendahnya penyerapan anggaran disebut membuat TAPD dan OPD Pemkab Tapteng dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri. Mereka juga menyesalkan penanganan bencana yang dinilai amburadul.
Kelima partai politik ini juga mendesak Pemkab Tapteng merealisasikan rekomendasi DPRD untuk pemberian bantuan korban banjir dan beasiswa dari APBD Tapteng. Rekomendasi itu disebut disetujui semua partai politik di DPRD Tapteng, kecuali PDIP.
Pihaknya disebut bersedia untuk berdiskusi dengan Pemkab Tapteng dalam membedah APBD tahun 2025 dan 2026. Namun harus menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, dan pengamat anggaran dan para pimpinan partai politik.
"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.
Saat dihubungi, Hazmi menyebutkan jika pihaknya masih melihat perkembangan apakah Masinton dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan masuk ke wacana pemakzulan.
"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).
Sementara Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite mengaku jika partainya belum mengarah ke pemakzulan. Pihaknya masih meminta pendapat ke petinggi-petinggi.
"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," ucap Joneri Sihite melalui sambungan telepon.
Joneri yang juga Wakil Ketua DPRD Tapteng menilai polemik ini berangkat dari permasalahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah kepala daerah dan DPRD Tapteng tidak mencapai persetujuan bersama soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD di 2 tahun terakhir. Golkar sendiri disebut sudah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.
Sementara Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum bersedia memberikan penjelasan soal video tersebut. Ia menuturkan jika masih menunggu respon Masinton.
"Kita lihat dulu apa respons bupati," tutur Abdul Rahman Sibuea melalui pesan singkat.
Sedangkan Ketua NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani dan Ketua PAN Tapteng Martanto Siregar belum merespons saat dihubungi. Keduanya ada di dalam video tersebut.
Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi PDIP Disman Sihombing mengatakan jika serapan APBD 30 persen itu merupakan data per Juni. Namun surat dari Kemendagri baru tiba di Agustus.
