NADIKABAR.COM — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Yogyakarta bersama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) menggelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian bertema "Penguatan Pengawasan Orang Asing Berbasis Masyarakat".
Wakil Direktur Poltekimipas Budy Mulyawan, A.Md.Im., S.IP., M.Si., Ph.D di Yogyakarta, Jumat, menegaskan bahwa pengawasan orang asing tidak dapat hanya bertumpu pada petugas Imigrasi.
"Tetapi membutuhkan kesadaran hukum masyarakat serta keberanian melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang," katanya pada penyuluhan hukum keimigrasian tersebut.
Dalam penyuluhan hukum tersebut Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kelurahan Mantrijeron Yogyakarta menandatangani Perjanjian kerja Sama (PKS) program Desa Binaan Imigrasi.
