Pembatasan tersebut direncanakan menyasar kelompok masyarakat pada desil tertinggi, yakni desil 9 dan 10, yang masuk kategori kelompok paling sejahtera. Namun, penetapan berdasarkan desil masih menuai protes karena sebagian masyarakat menilai klasifikasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Pemerintah, kata Purbaya, terus melakukan perbaikan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai dasar penentuan kelompok desil. Apabila masih ditemukan persoalan dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah akan menangani permasalahan tersebut secara khusus berdasarkan masing-masing kasus.
"Let's say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita handle case by case," tutur Purbaya.
