NADIKABAR.COM — Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat menyampaikan arahan perdana kepada seluruh jajarannya. Ia menekankan kepada seluruh personel agar mengedepankan pelayanan publik dan berintegritas.
Hal itu disampaikan oleh Irjen Arman saat memberikan arahan dalam kegiatan Commander Wish terkait program prioritas dan kebijakan Kapolri di Mapolda Riau. Ia menekankan Polri harus hadir di tengah-tengah masyarakat.
"Prinsip yang harus kita pegang adalah responsif tanpa harus menunggu viral. Setiap laporan dan persoalan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa keadilan hanya diperoleh setelah suatu peristiwa menjadi viral," kata Irjen Arman, Rabu (14/10/2026).
Kapolda menekankan bahwa kebijakan pimpinan Polri bukan sekadar program administratif, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku personel. Menurutnya, sebagian besar program telah berjalan, tetapi pelaksanaannya perlu diperkuat agar lebih terukur, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar tidak menyalahgunakan seragam maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan, anggota Polri harus menjaga kehormatan institusi dengan menunjukkan integritas, profesionalisme, serta sikap humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.
"Saya mengingatkan seluruh personel agar tidak menjadi pengemis berseragam maupun preman berseragam. Jangan menyalahgunakan seragam dan kewenangan untuk mencari keuntungan pribadi, meminta sesuatu kepada masyarakat, atau melakukan tindakan yang mencederai kehormatan institusi," tegasnya.
Kapolda turut meminta para Kapolres, Kapolsek, dan seluruh pimpinan satuan menjadi teladan bagi anggotanya. Pimpinan tidak boleh hanya memberikan perintah, tetapi harus berani mengambil keputusan, melakukan evaluasi, memperbaiki kesalahan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing.
Selain itu, fungsi intelijen diminta memperkuat analisis prediktif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di wilayah Riau meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik lahan, peredaran narkotika, pertambangan tanpa izin (PETI), kejahatan lintas batas, serta dinamika sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas.
"Jangan menjadi pimpinan yang hanya memerintah, tetapi menghindar ketika muncul persoalan. Pimpinan harus berani mengambil keputusan, melakukan evaluasi, memperbaiki kesalahan, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan bawahannya," imbuhnya.
Kapolda menegaskan bahwa patroli dan penempatan personel harus didasarkan pada pemetaan kerawanan, data kejadian, serta waktu dan lokasi yang membutuhkan kehadiran polisi. Dengan pola tersebut, kegiatan kepolisian diharapkan lebih efektif, terutama dalam mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
