Suyudi menjelaskan kasus penyadapan ini terjadi mulai tahun 2025 hingga 2026 ketika Irjen Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik.
Ia mengatakan berbekal perintah lisan itu sejumlah nomor telepon dilakukan penyadapan tanpa ada keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta kemudian memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
"Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX," tuturnya.
Suyudi mengatakan hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan oleh personel bagian monitoring sehingga melaporkannya ke SPKT Bareskrim Polri.
