NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyinggung dinamika yang terjadi di tubuh Polri dalam satu bulan terakhir usai mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Suyudi meminta seluruh jajaran Korps Bhayangkara untuk tidak ragu dan tidak mundur selama langkah yang diambil bertujuan untuk kepentingan institusi, bangsa, dan negara.

Hal itu disampaikan Suyudi saat memberikan sambutan dalam syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (16/11).

"Kita bisa melihat fenomena satu bulan ini, mungkin ada dinamika yang terjadi di tengah kita. Tapi selama itu kita lakukan untuk kepentingan Polri yang kita cintai dan bangsa dan negara ini, jangan pernah ragu, Jangan pernah mundur," kata Suyudi.

Suyudi menekankan bahwa Polri harus tetap menjadi kekuatan yang diharapkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Oleh karena itu, kata dia, seluruh personel kepolisian harus berpegang teguh pada kebenaran dan tidak kehilangan semangat dalam menjalankan tugas.

"Karena kebenaran pasti akan datang, dan polisi akan menjadi kekuatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia," ujarnya.

Suyudi juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas dan integritas di lingkungan Polri. Ia meminta seluruh anggota untuk tidak mengabaikan nilai-nilai perjuangan yang telah diajarkan para senior.

"Jangan pernah kita mengecilkan apa arti perjuangan, apa arti soliditas, integritas. Kalau dua itu sudah kita pegang, insyaallah sinergitas akan kita wujudkan," katanya.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.