"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, Anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Namun, Kapolri menegaskan daftar sasaran penyadapan itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak-pihak yang tercantum terlibat dalam tindak pidana. Menurutnya, daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang sedang didalami kepolisian.
"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," ujarnya.
