Kapolri juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.
"Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan 'Poliran' agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa harus menghadapi pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal," tegasnya.
Melalui program ini, Polri berupaya membangun pendekatan pemeliharaan keamanan yang tidak hanya bertumpu pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang berpotensi menjadi sumber gangguan kamtibmas.
Sejalan dengan semangat 'Polisi Bersama Masyarakat', Polriran menghadirkan kepolisian sebagai mitra yang membantu masyarakat mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari melalui kolaborasi dan tindakan nyata. Dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri melalui manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
