Pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
DPR memanggil Suyudi dan jajarannya untuk meminta penjelasan terkait dugaan kasus penyadapan yang dilakukan sejumlah petinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah orang.
Bareskrim Mabes Pori sudah menetapkan total empat tersangka, salah satunya Kapolri era Presiden Jokowi, Listyo Sigit Prabowo.
