"Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan Poliran agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa harus menghadapi pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal," ujarnya.
Melalui program ini, Polri berupaya membangun pendekatan pemeliharaan keamanan yang tidak hanya bertumpu pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang berpotensi menjadi sumber gangguan kamtibmas.
POLIRAN sekaligus menjadi implementasi semangat "Polisi Bersama Masyarakat", dengan menghadirkan kepolisian sebagai mitra yang membantu masyarakat mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari melalui kolaborasi dan tindakan nyata.
Dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri melalui manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Peluncuran program ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.
Dari jajaran Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri. Hadir pula unsur Forkopimda Jawa Barat serta perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan.
