Kemudian pada Oktober 2026, Ahrie Sonta memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
"Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX," tutur Suyudi di hadapan para wakil rakyat tersebut.
Suyudi mengatakan hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan oleh personel bagian monitoring sehingga melaporkannya ke SPKT Bareskrim Polri.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Setelah tiga jenderal aktif Polri tersebut, Bareskrim kemudian menetapkan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi yang sebelumnya sebagai saksi untuk jadi tersangka keempat.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
