NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kronologi itu disampaikan Suyudi saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11).
Suyudi menyebut, kasus dugaan penyadapan ilegal melibatkan empat tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS), eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi.
"Kedua, provisioning: Tim Technical Supporting Unit atau TSU diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara Pro Justitia," ujar Suyudi menambahkan.
Tahap ketiga, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya menjadi transkrip.
"Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP."
"Kelima, penghapusan data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," ungkap Suyudi.
Dalam pelaksanaannya, proses provisioning digambarkan melalui dua jalur, yaitu jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi. LSP diduga melanggar prosedur resmi.
"Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan."
"Selanjutnya, kami akan menyampaikan rangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan," beber Suyudi.
Selain Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
