Selain mengatur pelaksanaan sidang secara daring, aturan baru itu juga mengatur mekanisme penyusunan majelis KKEP. Dalam Pasal 42, disebutkan bahwa Majelis KKEP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
Pangkat Ketua dan Anggota Majelis diatur harus setingkat lebih tinggi, sama atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Aturan ini juga yang menjadi ketentuan dalam penentuan Majelis KKEP untuk sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ia dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.