Syarat mengundurkan diri bagi pelanggar yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Pasal 111 ayat 2 huruf c juga diubah. Ketentuan pada huruf c sebelumnya berbunyi 'tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lama 5 (lima) tahun'.
Ketentuan tersebut diubah menjadi: 'tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih'.
"Dalam arti kalau lebih dari 5 (lima) tahun ancaman pidanya sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH," pungkas Isir.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempat tersangka itu ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).
Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Polri juga sudah mengagendakan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sidang etik terhadap Sigit bakal digelar pekan depan.