NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan lima tahapan dalam modus operandi kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik dengan empat tersangka, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, Suyudi memerinci lima tahapan itu adalah perintah penyadapan, provisioning (penyediaan, red.), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data.
Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.
“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi.
Kedua, tahapan provisioning, yakni tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Ketiga, tahapan pelaksanaan penyadapan, yaitu dengan melalui sistem PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi.
