NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan awal mula terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Jenderal Suyudi mengatakan kasus itu terungkap setelah adanya perintah pembubaran grup WhatsApp (WA) dan penghapusan data hasil penyadapan yang menimbulkan kecurigaan.

Hal itu disampaikan Jenderal Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Jenderal Suyudi menjelaskan perkara ini bermula pada kurun 2025-2026. Saat itu, Ahrie Sonta yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

"Perkara ini berawal pada kurun tahun 2025 sampai dengan 2026. Ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," kata Jenderal Suyudi.

Kemudian, pada Oktober 2026, Jenderal Suyudi mengatakan AS diduga memerintahkan pembubaran grup WA. Jenderal Suyudi mengatakan grup WA itu dipakai untuk menyampaikan perintah penyadapan.

"Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX," jelasnya.

Kapolri mengatakan perintah pembubaran grup WA dan penghapusan data tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan. Kemudian, pada 30 Oktober 2026, peristiwa itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri.

"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," paparnya.

"Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal dan atau penghapusan data elektronik," imbuh dia.

Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Slamet Uliandi (SU).

Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lain, jurnalis hingga pengusaha. Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026.