Menurut Heri, program tersebut dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan menyelesaikan persoalan administratif maupun mengakses pelayanan publik akibat keterbatasan informasi.
"Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat sering kali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat," ujarnya.
Ia mencontohkan masih adanya masyarakat yang belum memahami mekanisme mengakses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk kemudahan memperoleh layanan dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai ketentuan yang berlaku.
